 |
| Foto: Doc. AMP |
YOGYAKARTA, AMP --- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta, Sabtu (21/02/2015) malam, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak bersikap kekanak-kanakan dalam menyikapi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus dari pemerintah pusat.
Seperti dikutip dari suarapapua.com, Roy Karoba, salah satu aktivis AMP mengatakan, pemerintah provinsi Papua, diantaranya Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan sejumlah stakeholder untuk tidak bermain politik kotor.
"Kalau memang ada sesuatu yang diperjuangkan, pemerintah provinsi Papua jangan terkalu kekanak-kanakan dalam mengambil sikap," ungkap Karoba.
"Kalau mau benar-benar mogok kerja seperti isu yang dikeluarkan Ketua MRP, yaa tidak usah bicara terlalu banyak, langsung mogok saja sekalian," katanya.
Sementara itu, Mikael Tekege, salah satu aktivis Papua mengatakan, pemerintah provinsi Papua sampai saat ini tidak mau memberikan ruang demokrasi kepada rakyat Papua.
"Statemen-statemen yang dilontarkan pemerintah provinsi Papua seperti, bangun smelter, minta Otsus Plus, hingga sekarang isu tentang dialog seperti tidak ada ujung-ujungnya, padahal persoalan itu justru menimbulkan banyak korban di atas korban," ungkap Tekege.
"Kalau memang mau kasih lepaskan Papua dari NKRI, stop dengan sikap seperti itu. Yang hanya retorika diatas retorika," lanjutnya.
AMP KK-Yogyakarta
0 komentar:
Post a Comment