 |
| Ilustrasi Kampung Banti, Distrik Tembagapura - Dok Jubi. |
Jayapura, - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengingatkan para anggota DPR RI tidak seenaknya menyarankan operasi militer untuk menghadapiTPNPB di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
Ia mengatakan, jika para legislator di Jakarta tidak tahu situasi di Papua, jadi jangan mengeluarkan pernyataan yang dapat memanaskan situasi.
"Kan belum tentu benar ada penyanderaan di sana seperti yang diberitakan media selama ini. Kalau operasi militer dilakukan, apakah anggota DPR RI dapat menjadi masyarakat sipil tak bersalah tidak akan korban," kata Kadepa via teleponnya diberitakan Jubi, Jumat (17/11/2017).
Menurutnya, belajarlah dari operasi militer di Mapenduma, 1996 yang hingga kini menjadi sorotan dunia internasional dan disebut terjadi pelanggaran HAM.
"Ini jangan lagi terjadi di Tembagapura. Masyarakat sipil yang kini terkena dampak situasi di Tembagapura kini. Mereka tidak bebas beraktivitas, anak-anak mereka tidak sekolah dan lain sebagainya," ujarnya.
Katanya, pihak yang melakukan penembakan di Tembagapura dalam beberapa pekan terakhir mengklaim sebagai TPN/OPM, dan menyebut aparat keamanan adalah lawan mereka.
"Ini bukan lagi masalah ekonomi, saham Freeport dan lainnya, tapi masalah ideologi Papua merdeka dan NKRI harga mati. TPN/OPM jelas ideologinya Papua merdeka, dan TNI/Polri berpegang pada NKRI," katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid beberapa hari lalu mengatakan, mempersilakan pembebasan masyarakat yang kini tertahan di Kampung Banti dan Kampung Kimbely, Distrik Tembagapura dengan cara operasi militer.
"Warga negara kita di luar negeri saja, apa pun kita lakukan, dan ini sudah satu minggu lebih. Jadi apa pun untuk menyelamatkan warga negara kita kalau memang (perlu) operasi militer, silakan," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 November 2017 seperti dikutip dari laman news.metrotvnews.com
Namun menurutnya, HAM tetap harus dijunjung tinggi dalam pembebasan itu, karena bangsa ini memiliki sejarah kelam di Papua.
"Jangan ketakutan ini membuat kita tidak melakukan apa-apa juga. Karena takut pelanggaran HAM kemudian membiarkan warga negara kita. Kasus Papua ini memang perlu penanganan serius. Kita perlu tahu apa yang terjadi di sana sebenarnya," ujarnya.
Anggota DPR RI lainnya, TB Hasanuddin menyarankan operasi militer menjadi pilihan terakhir, karena akan banyak hal yang nanti menyangkut politik luar negeri. Tindakan itu harus diambil secara terukur untuk meminimalisir efek negatif yang dikhawatirkan muncul.
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, negosiasi memiliki batas waktu. Hanya saja, Gatot tidak bisa memastikan kapan batas waktu itu.
"Hingga kini semuanya melakukan negosiasi dan ada batas waktunya. Kan negosiasi dulu." kata Gatot, Kamis (16/11/2017).
Menurutnya, TNI-Polri dalam proses menyiapkan strategi antisipasi kalau terjadi sesuatu dalam masa negosiasi. Jika negosiasi tak berhasil, pihaknya akan menempuh langkah lain.
MengenaiTPN-PB yang ada di Tembagapura katanya, itu merupakan rampasan dari aparat keamanan.
"Sudah diakui, yang di foto itu adalah stayer. Itu hasil rampasan. Saya ulangi itu hasil rampasan ya. Bukan diberi, bukan membeli," ujarnya.
Anggota Satuan Tugas Terpadu yang dipimpin Komandan Satuan Brimob Polda Papua, Kombes Pol Mathius D. Fakhiri, berhasil mengevakuasi warga sipil yang ada di perkampungan Tembagapura antara lain di kampung Banti dan Kimbeli di wilayah distrik Tembagapura, Mimika, Papua, Jumat (17/11/2017).
Warga sipil yang dievakuasi ditampung di Sport Hall, Kota Tembagapura, sambil menunggu proses evakuasi yang berjalan secara bertahap. Rencananya warga yang dievakuasi akan dibawa ke Timika.
Pemkab Mimika bersama TNI-Polri telah menyediakan tiga tempat untuk para warga yang dievakuasi yakni di Gedung Eme Neme Yauware untuk warga Papua, gedung Tongkonan jalan Sam Ratulangi untuk warga Sulawesi Selatan dan Sekretariat Kerukunan Jawa Bersatu yang beralamat di jalan Budi Utomo Ujung untuk warga asal Jawa. (*)
0 komentar:
Post a Comment