| PSK Dolly. (Foto doc majalahselangkah.com) |
AMP JOGJA , 26/06 -- Rabu, 18 Juni 2013
lalu, lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, yakni Dolly dan Jarak di
Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya resmi ditutup.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menutup lokalisasi itu walaupun ada pihak
yang menentang. Ada pihak yang menilai, 1.000 lebih pekerja seks komersial
(PSK) dan sekitar 300 mucikari di sana akan kehilangan pekerjaan.
Menyikapi penutupan ini, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Ruben B. Edowai
mengkhawatirkan, tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) akan menjadi
salah satu tujuan para PSK Dolly.
Ia juga menilai, para pengusaha akan memanfaatkan ribuan PSK itu. Maka,
pihaknya meminta kepada Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat untuk
intruksikan kepada para Bupati dan Wali Kota se- Tanah Papua agar tidak
mengeluarkan izin baru untuk karoke, bar atau kafe.
"Saat ini saja, lokalisasi di mana-mana. Tiap saat bertambah terus.
Apalagi, sekarang ribuan PSK kehilangan pekerjaan di sana. PSK-PSK itu akan
dikirim ke Papua. Saat ini ada juga yang kita tahunya hotel di tengah-tengah
warga, eh tahu-tahu malam hari mereka drop belasan PSK, buka karoke. Ini akan
semakin kacau sudah tanah Papau," katanya Ruben langsir
majalahselangkah.com, Rabu (25/06/14).
"Orang Papua ini sisa sedikit. Saya minta Gubernur dan para
Bupati/Walikota seluruh tanah Papua agar tidak lagi keluarkan izin sudah.
Pokoknya, izin baru kah atau penambahan gedung baru pada izin lama harus
diberhentikan. Saya juga minta, banyak pengusaha yang izin bangun hotel tetapi
isinya bar, karoke, dan lokalisasi. Harus ditertibkan. Kalau tidak, maka Papua
ini akan tambah hancur. Sekarang ini tanah Papua sudah kotor karena PSK,
kejahatan negara, korupsi dan kecurangan lain, jangan tambah kasih rusak
lagi," katanya emosional.
Ruben juga berharap, para anggota dewan yang telah dipilih rakyat itu untuk
bersuara. "Tiap 5 tahun rakyat pilih DPR tapi kita ini macam tidak pernah
dengar suara mereka untuk bicara tentang rakyat. DPR banyak yang terjebak pada
uang dan kekayaan. Mereka lupa tugas-tugas untuk membela rakyat dengan hal-hal
lebih bernilai," tambahnya. (AMP-YK/Punik Castro)
0 komentar:
Post a Comment