 |
| Aksi masyarakat adat Yerisiam dan Wate di kantor DPRD Nabire pada 18 Oktober 2017 - Jubi/Mikael Kudiai |
Nabire, - Sekretaris Kepala Suku Besar Yerisiam, sekaligus pegiat HAM Nabire, Robertino Hanebora, menduga PT Pasifik Maining Jaya dan Polda Papua sedang melakukan upaya penghambatan terhadap hak hidup orang asli Papua (OAP), terkait persoalan tambang di Musairo, Nifasi, Kabupaten Nabire.
“Semestinya Polda Papua itu melihat apa keinginan kolektif masyarakat,” kata Robertino dengan tegas diberitakan Jubi, Jumat, (15/12/2017).
Robertino juga mengatakan intervensi yang dilakukan terus-menerus oleh Polda Papua kepada PT Anugerah Papua, diduga hanya pesan sponsor dari pengusaha-pengusaha lain untuk mengambil alih sumber daya emas di Musairo.
“Saya melihat Polda Papua sedang melakukan konspirasi besar, yang berujung pada penghambatan hak hidup orang Papua di Musairo,” katanya.
Tambahnya, bisa diperhatikan misalnya PT Pasifik Maining Jaya yang mengklaim wilayah Musairo hingga Yerisiam, berdasarkan IUP itu tanpa persetujuan masyarakat.
"PT Pasifik Maining Jaya diduga aktor yang kemudian mengganggu dan menghambat masyarakat untuk memilih perusahan mana yang menjadi keinginan masyarakat," katanya.
Robertino menduga hal-hal ini semacam sebuah proses pelanggaran HAM yang dilakukan Polda Papua kepada masyarakat di Musairo.
"Kami meminta kepada Komnas HAM, MRP, Gubernur Papua, dan DPRP Papua terutama DPRP Papua perwakilan wilayah Meepago, Jhon Gobai, untuk melihat kembali apa sebenarnya yang menjadi keinginan kolektif masyarakat adat, dan persoalan apa yang dilakukan Polda Papua dan perusahan-perusahan lain di sini," pintanya.
“Masyarakat adat ini menginginkan perusahan mana yang mereka pilih, apa harapan-harapannya, itu yang semestinya diakomodir,” katanya lagi.
Disamping itu, soal adanya aparat keamanan yang bermain dalam kasus tambang di Musairo, Nifasi, Gunawan Inggeruhi, Koordinator aksi solidaritas Masyarakat Hukum Adat (MHA) pribumi Nabire, Suku Besar Wate dan Suku Besar Yerisiam Gua, saat aksi massa di kantor DPRD Nabire pada Rabu (18/10/2017), mengatakan memang diduga ada aparat keamanan TNI dan polisi yang bermain dengan perusahaan PT Pasifik Mining Jaya.
"Hal itu terlihat ketika ada militer yang membuat laporan-laporan yang menjatuhkan perusahan PT Anugerah Papua yang dikelola beberapa putra daerah sendiri," katanya.
Gunawan mengatakan ada kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan PT Anugerah Papua, seperti membagi Kartu Nifasi Sehat, dan mobil puskesmas kepada masyarakat. Tetapi hal-hal itu diduga dijatuhkan secara perlahan-lahan oleh perusahan PT Pasifik Mining Jaya dan aparat keamanan.
“Hal ini akan menimbulkan masalah antara masyarakat. Kalau mau izin, ada prosedurnya. Jangan main tabrak-tabrak sembarang," sampainya. (*)
Diambil dari www.tabloidjubi.com
0 komentar:
Post a Comment