 |
| Kantor DPR RI – Dok. Jubi |
Meski pertemuan itu dimotori politikus Eropa dan Pasifik, DPR mendukung penuh strategi baru diplomasi pemerintah RI untuk memperluas dan memperdalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Eva Kusuma Sundari melalui pesan singkatnya di Semarang, Kamis (5/6/2016).
Pernyataan Eva mengatasnamakan sejumlah anggota DPR RI, antara lain Tubagus Hasanuddin, Charles Honoris, Tuti Nusandari Roosdiono (Tuti Roosdiono), dan Irine Yusiana Roba Putri (keempatnya dari FPDIP), serta anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq dan Tantowi Yahya (Fraksi Partai Golkar).
Eva menambahkan bahwa DPR RI juga terus memantau pelaksanaan strategi “soft politics” dalam melanjutkan pembangunan ekonomi dan politik di Papua demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan terciptanya perdamaian di Papua.
Selama 1,5 tahun pemerintahan Jokowi, menurut dia, pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia timur melebihi pertumbuhan kawasan Indonesia barat.
Tidak hanya itu, lanjut Eva, realisasi investasi terpusat di kawasan Indonesia timur, bahkan untuk pertama kali pula sejak reformasi indeks membaik.
Ia meminta para individu pendukung separatisme Papua hendaknya jujur membuka mata terhadap kepemimpinan baru Indonesia yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan Indonesia daripada cara kekerasan, termasuk di Papua.
“Sepatutnya mereka tidak terprovokasi gerakan Papua Merdeka yang dibangun dengan argumen halusinasi dan di atas asumsi-asumsi lama,” katanya.Eva menekankan bahwa Indonesia ingin penyelesaian konflik domestik secara bermartabat tanpa kehilangan kedaulatan negara. Indonesia juga diakui sebagai negara yang paling demokratis di ASEAN dan sedang memimpin demokratisasi di ASEAN yang merupakan zone ekonomi yang menjadi tujuan investasi dunia.
Ke depan, Indonesia juga akan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara Pasifik demi mewujudkan kemakmuran bersama karena sebagian Indonesia (wilayah timur), termasuk keluarga besar bangsa Melanesia. (*)
Sumber :tabloidjubi.com
2 komentar:
YLSM News, 8 Mei 2016
SUDAH WAKTUNYA UNTUK BERDOA DAN BERPUASA BAGI SEMUA HAMBA IBLIS YANG MEMUTAR BALIK PERJUANGAN PAPUA MRRDEKA DI SELURUH DUNIA
Demi pembebasan bangsa Papua dari pemusnahannya, lain berdoa di gereja dan lainnya berdoa di hutan belantara mengusir penjajah dan kaki tangannya. Karena pernyataan Gubernur Papua dan Ramos Horta yang telah dipublikan di media publilk tidak sesuai dengan keinginan Orang Asli Papua terutama para keluarga korban Paniai, 8 Desember 2014 lalu.
Bapak Gubernur provinsi Papua Lukas Enembe dan Ramos Horta yang diduga disuap uang darah Orang Asli Papua oleh pemerintah Indonesia untuk pertahankan Papua dalam bingkai NKRI secara paksa.
Orang Asli Papua segera akan punah jika Papua masih dipertahankan secara paksa dalam bingkai NKRI.
Dengan alasan kepentingan pembangunan ekonomi dan politik NKRI di Papua, seluruh aset hidup milik Orang Asli Papua telah dirusak tanpa izin para pemiliknya. Seluruh ekosistem dan daerah keramat telah dirusak oleh perusahaan dan militer Indonesia dengan alasan keamanan. Para pemilik tanah adat takut demo perusahaan dan pemerintah Indonesia karena takut ditangkap, dicap provokator dan ditembak militer Indonesia. Trauma kasus Paniai, 8 Desember 2014 lalu.
REKOMENDASI :
Bapak Sri Paus diminta segera akan mengintervensi Indonesia dengan cara mengirimkan Tim Pencari Fakta PBB ke pulau Papua Bagian Barat sebelum tahun 2017 di bawah pengawalan Dewan Keamanan PBB dan Komisi HAM PBB Urusan Pembunuhan Kilat dan Terencana yang telah dilakukan pasukan gabungan TNI/POLRI di Enarotali, 8 Desember 2014 lalu. Karena kasus itu masih belum diselesaikan antara Orang Asli Papua selaku pihak korban dan Tim Kerja yang dibentuk pemerintah Indonesia selaku pihak pelakunya. Oleh karena itu, pihak keluarga korbam minta Indonesis segera akan diintervensi PBB untuk selamatkan pemusnahan Orang Asli Papua yang terbangun secara distematis.
YLSM News, 8 Mei 2016
SUDAH WAKTUNYA UNTUK BERDOA DAN BERPUASA BAGI SEMUA HAMBA IBLIS YANG MEMUTAR BALIK PERJUANGAN PAPUA MRRDEKA DI SELURUH DUNIA
Demi pembebasan bangsa Papua dari pemusnahannya, lain berdoa di gereja dan lainnya berdoa di hutan belantara mengusir penjajah dan kaki tangannya. Karena pernyataan Gubernur Papua dan Ramos Horta yang telah dipublikan di media publilk tidak sesuai dengan keinginan Orang Asli Papua terutama para keluarga korban Paniai, 8 Desember 2014 lalu.
Bapak Gubernur provinsi Papua Lukas Enembe dan Ramos Horta yang diduga disuap uang darah Orang Asli Papua oleh pemerintah Indonesia untuk pertahankan Papua dalam bingkai NKRI secara paksa.
Orang Asli Papua segera akan punah jika Papua masih dipertahankan secara paksa dalam bingkai NKRI.
Dengan alasan kepentingan pembangunan ekonomi dan politik NKRI di Papua, seluruh aset hidup milik Orang Asli Papua telah dirusak tanpa izin para pemiliknya. Seluruh ekosistem dan daerah keramat telah dirusak oleh perusahaan dan militer Indonesia dengan alasan keamanan. Para pemilik tanah adat takut demo perusahaan dan pemerintah Indonesia karena takut ditangkap, dicap provokator dan ditembak militer Indonesia. Trauma kasus Paniai, 8 Desember 2014 lalu.
REKOMENDASI :
Bapak Sri Paus diminta segera akan mengintervensi Indonesia dengan cara mengirimkan Tim Pencari Fakta PBB ke pulau Papua Bagian Barat sebelum tahun 2017 di bawah pengawalan Dewan Keamanan PBB dan Komisi HAM PBB Urusan Pembunuhan Kilat dan Terencana yang telah dilakukan pasukan gabungan TNI/POLRI di Enarotali, 8 Desember 2014 lalu. Karena kasus itu masih belum diselesaikan antara Orang Asli Papua selaku pihak korban dan Tim Kerja yang dibentuk pemerintah Indonesia selaku pihak pelakunya. Oleh karena itu, pihak keluarga korbam minta Indonesis segera akan diintervensi PBB untuk selamatkan pemusnahan Orang Asli Papua yang terbangun secara distematis.
Post a Comment