 |
| Hasyim Muzadi (gusmus.net) |
RABU, 2 NOVEMBER 2011, 06:47 WIB
"Perlu diingat, kalau Papua merdeka yang berkuasa adalah pihak asing," kata Hasyim Muzadi
VIVAnews - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Muzadi menyatakan masalah Papua adalah masalah bangsa dan negara, bukan sekadar masalah pemerintah. Pemerintah bisa setiap saat berganti namun NKRI harus tetap selamat. Janganlah hendaknya kita tidak menyelamatkan Papua karena posisinya sedang berseberangan dengan pemerintah, kata Hasyim.
"Saya mengapresiasi Golkar yang dengan tegas membela Papua dalam NKRI dan seharusnya juga partai-partai yang lain," kata Hasyim dalam pernyataan tertulis yang diterima VIVAnews, Rabu 2 November 2011. "Tidak kurang pentingnya media, dalam hal ini media tidak bisa berhenti pada sikap netral analitis saja, namun harus tegas pemihakannya kepada NKRI."
Krisis Papua, kata Hasyim, bukan bagian dari demokrasi liberal, namun bagian dari kehormatan Bangsa. "Harapan kami agar PBNU dan Muhammadiyah segera bersuara untuk membela papua tetap dalam NKRI, karena pendiri bangsa ini kebanyakan dari NU dan Muhammadiyah," kata Hasyim yang pernah jadi calon Wakil Presiden itu.
Hasyim menyampaikan, momentum Papua ini akan dapat menjadi saringan dan alat ukur, mana yang berpihak kepada negara kesatuan dan yang berpihak ke asing karena kepentingan pragmatis dan mental terjajah. Hasyim berharap semua umat beragama bergerak untuk kepentingan Indonesia dan tidak terjebak membela politik transnasional yang berkedok agama.
Menurut Hasyim, penyebab gejolak di Papua adalah: pertama, embrio separatisme yang sudah ada semenjak proklamasi; kedua, lambatnya penanganan pemerintah pusat; ketiga, infiltrasi asing yang luar biasa dan terus menerus; keempat, di masa Reformasi justru penanganan tidak intensif bersamaan dengan liberalisasi demokrasi; dan kelima, kolonisasi global dari Barat belakangan ini meningkat setelah perang dingin .
Hasyim menawarkan, penanganan Papua ini harus serentak mengkombinasikan beberapa faktor seperti keamanan dan militer, kesejahteraan, dan diplomasi internasional utamanya kepada negara-negara yang berkepentingan mengusai Papua. Dia juga berharap civil society Indonesia harus bergerak bersama membela NKRI agar Mahkamah Internasional tidak membenturkan rakyat Papua dengan pemerintah melalui penggunakan tema hak asasi manusia dan hukum internasional. Kemudian, umat beragama di Papua jangan mudah terprovokasi.
"Perlu diingat kalau Papua merdeka, yang berkuasa adalah pihak asing," kata Hasyim yang sedang berada di Makkah.
0 komentar:
Post a Comment