Tolak Pembangunan Pangkalan Militer Di Biak, FPKBP Serukan Dukungan Seluruh Masyarakat Papua

Ilustrasi Pangkalan Militer. Dok. wartapapuabarat.org

Media Papua -  Forum Peduli Kawasan Byak Papua (FPKBP) yang menolak pembangunan pangkalan militer wilayah Timur indonesia di kabupaten Biak Numfor sejak bulan lalu memintah dukungan dari seluruh komponen masyarakat Papua dan Papua Barat.

Dalam Seruan yang diterima Warta Papua Barat pagi ini (23/6/2016), Forum Peduli Kawasan Byak Papua (FPKBP)  Serukan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk mendapat dukungan Tolak pembangunan pangakalan militer di Biak Numfor.

"kami keluarga besar forum peduli kawasa byak Papua (FPKBP) dengan kerendahan hati melalui Informasi Resmi ini kami menyerukan kepada masyarakat Papua, kiranya mendapatkan dukungan dari Tuan-Tuan dan Pemuda/pemudi, Senioritas, Orang Tua Pelindung Tanah papua".

Kordinator Umum FPKBP,  john Mandibo melalui seruannya mengemukakan, pulau Biak ada penghuninya dan kami sebagai pemilik pulau Biak melihat ini sebagai ancaman kelangsungan hidup masyaraka sebagai Pelaut dan Petani.  Biak tidak besar untuk pembangunan militer maka kami tolak pembangunan pangkalan militer tersebut.

John menjelaskan, pembangunanan pangkalan militer yang sedang berjalan di Biak tanpa adanya proses yang di lalui untuk melibatkan masyarakat dalam rencana tersebut. Kami sebagai anak adat dan masyarakat pemilik hak ulayat tidak percaya lagi terhadap Dewan Adat Papua (DAP) dan pemerintah sebagai pelindung Tanah-Tanah milik masyarakat adat Biak yang berdomisili di pulau Biak.

Kami keluarga besar FPKBP forum peduli kawasa byak Papua.. dengan kerendahan hati melalui Informasi Resmi kami kiranya mendapatkan dukungan dari Tuan-Tuan dan Pemuda/pemudi, Senioritas, Orang Tua Pelindung Tanah papua..

seiring dengan perkembgan pembangunan markas militer Di Indonesia timur Lokasi kabupaten biak numfor yang sedang berjalan Sejauh ini kami sebagai anak adat dan masyarakat Membangun Emosi tidak percaya terhadap dewam adat dan pemerintah sebagai pelindung Tanah-Tanah milik masyarakat adat biak yang berdomisili di pulau biak.

Mandibo mengatakan, Pembangunan pangkalan militer di Biak tidak ada transparansi dari pemerintah daerah, DPRD, dan Dewan Adat setidaknya ada pansus yang di bentuk dalam kajian pembangunan pangkalan militer tersebut apa layak atau tidak dari berbagai Aspek. Mengapa pemerintah tidak bangun SDM melalui pendidikan dan kesehatan justru kebijakan pemerintah jokowi pembangunan pangkalan militer.

Kami kesalkan kebijakan Presiden jokowi yang mana Kunjungan pulang-pergi Papua hasil yang didapatkan bukan memajukan tetapi kebijakan pembangunan militer. tambahnya.

Pembangunan pangkalan militer di Biak tidak melalui proses tahan-tahapan dan uji kelayakan. Yang jelas masyarakat Biak dikorbankan dari berbagai segi dan aspek sehingga anak adat pemilik ulayat dengan tegas menolak pembangunan pangkalan itu. 

Dukungan penolakan dari seluruh lapisan masyarakat Papua kami harapkan. tambahnya lagi.(WPB) 

Sumber : wartapapuabarat.org

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.