Oleh : Eben E. Siadari.
 |
| Duta Besar Fiji untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Peter Thomson (Foto: www.un.org) |
New York, - Duta Besar Fiji
untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terpilih menjadi Presiden Majelis
Umum PBB, posisi yang telah menjadi fokus skandal korupsi di Amerika
Serikat. Duta Besar Peter Thomson dari Fiji memenangi pemilihan suara
secara tipis atas Andreas Mavroyiannis dari Siprus dengan perbandingan
94 melawan 90. Kendati posisi ini bersifat seremonial, ia memiliki
profil tingkat tinggi dan fungsi proseduralnya juga penting.
Sangat jarang dilakukan pemilihan terhadap posisi ini. Biasanya
konsensuslah yang terjadi, mengajukan calon tunggal tanpa pemungutan
suara.
Thomson akan memulai tugasnya pada bulan September 2016, sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-71.
Berbicara kepada wartawan setelah pemilihan, Thomson berjanji akan
terus mendorong kantor presiden majelis umum PBB lebih transparan
setelah pendahulunya yang menjabat pada rentang 2013-2014 dituduh oleh
otoritas AS mengambil $ 1,3 juta suap dari pengusaha Tiongkok.
Sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, Thomson akan mengawasi
proses mencari sekjen PBB yang baru untuk menggantikan Ban Ki-moon dari
Korea Selatan, yang akan menyelesaikan masa jabatan lima tahun kedua
pada akhir 2016.
Mogens Lykketoft dari Denmark, yang digantikan Thomson, telah
berusaha untuk membuat proses pemilihan pemimpin PBB lebih transparan
dengan menyelenggarakan pertemuan dengan calon-calon.
Sekjen PBB dicalonkan oleh Dewan Keamanan yang beranggotakan 15
negara dan dikonfirmasi oleh Majelis Umum. Ini secara tradisional telah
menjadi proses rahasia dengan beberapa peluang bagi negara-negara di
luar Dewan Keamanan untuk mendapatkan banyak informasi tentang kandidat.
"Saya akan meneruskan warisan dia. Kami mendapat pukulan mengerikan
dengan apa yang terjadi dengan itu PGA masa lalu," kata Thomson, mengacu
pada mantan Presiden Majelis Umum John Ashe.
Bagi Indonesia, terpilihnya Dubes Fiji merupakan sebuah keuntungan,
mengingat negara ini merupakan sahabat dekat Indonesia di kawasan
Pasifik. Fiji merupakan salah satu negara anggota Melanesian Spearhead
Group (MSG) yang mendukung Indonesia dalam menghadapi gerakan yang
menghendaki penentuan nasib sendiri bagi Papua, United Liberation
Movement for West Papua (ULMWP). ULMWP saat ini tengah berjuang untuk
membawa masalah Papua ke PBB.
Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia telah
menyampaikan komitmennya dalam mendukung presidensi Duta Besar Thomson
di Majelis Umum PBB.
Berita gembira terpilihnya Dubes Fiji menjadi presiden Sidang Umum PBB juga diikuti oleh apresiasi lain kepada Indonesia, dengan terpilihnya tiga diplomat secara aklamasi sebagai Ketua dan Wakil Ketua sejumlah Komite Utama Majelis Umum PBB.
Pada pertemuan pleno Majelis Umum (MU) PBB tanggal 13 Juni 2016, Duta
Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB,
terpilih sebagai Ketua Komite II Majelis Umum PBB (Komite Ekonomi dan
Keuangan) untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71, periode September 2016
hingga September 2017. Berbagai agenda penting internasional menjadi
perhatian pembahasan Komite II, khususnya tindak lanjut dan pelaksanaan
dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebagaimana disepakati pada
Sidang Majelis Umum ke-70.
"Sebagaimana telah disampaikan oleh berbagai wakil negara sahabat,
terpilihnya Dut Besar Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II MU
PBB merupakan wujud pengakuan dunia internasional atas keberhasilan
pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang
sedang melemah.
Keketuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi
yang sangat strategis, mengingat bahwa capaian yang akan dihasilkan oleh
negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan
internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan
nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan
iklim," ujar Anindityo Adi Primasto, Sekretaris Kedua (Politik)/Pejabat
Humas, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB.
Dua diplomat Indonesia lainnya, yaitu Kamapradipta Isnomo (Minister
Counsellor) dan Masni Eriza (Minister Counsellor) juga secara aklamasi
terpilih masing-masing sebagai Wakil Ketua Komite I (Komite Keamanan
Internasional dan Perlucutan Senjata) dan Wakil Ketua Komite III (Komite
Sosial dan Kemanusiaan) PBB. Dengan terpilihnya ketiga diplomat
Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perwakilan
terbanyak pada biro Komite-komite utama PBB.
"Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi 'tegas,
berintegritas dan bersahabat' yang dijalankan oleh seluruh jajaran
diplomat RI di PBB, yang memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain
terhadap kepemimpinan Indonesia", lanjut Anindityo.
Majelis Umum PBB memiliki enam komite utama, yang terdiri dari Komite
I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II
(Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan
Kemanusiaan), Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite
V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum).
Dalam tiap-tiap Komite, negara-negara membahas segenap isu-isu
internasional yang terkait, dalam rangka mencapai keputusan/resolusi
bersama sehubungan dengan penanganan dari isu-isu dimaksud.(mp/satuharapan.com)
0 komentar:
Post a Comment