| Pertemuan para pemimpin MSG (Jubi/Jack Ponau) |
Jayapura, 27/6 – Melanesian Spearhead Group (MSG) tampaknya
telah menolak permohonan keanggotaan oleh Koalisi Nasional Pembebasan Papua
Barat (WPNCL) yang diajukan setahun lalu di Noumea, New Kaledonia.
WPNCL dalam KTT MSG di Noumea itu, mengajukan aplikasinya
bersama dokumen dukungan dari lebih dari tujuh puluh kelompok perwakilan di
wilayah Papua Indonesia.
Namun para pemimpin MSG dalam pertemuan di Port Moresby, Kamis,
26 Juni menyiratkan Papua Barat perlu mendaftar ulang untuk keanggotaannya
secara “inklusif dan bersatu”. Perdana Menteri PNG Peter O’Neill, mewakili para
pemimpin MSG mengatakan, kelompok Papua Barat ini juga harus berkonsultasi
dengan Jakarta.
“Kami merasa bahwa itu harus mewakili semua Melanesia yang
tinggal di Indonesia, dan aplikasi akan dibuat dalam konsultasi dengan
pemerintah Indonesia seperti yang telah kita lakukan dengan keanggotaan FLNKS
di MSG.” kata O’Neill dalam pernyataannya usai pertemuan para pemimpin MSG ini.
Meski demikian, pertemuan khusus para pemimpin MSG di Port
Moresby ini telah menyambut Papua Barat menjadi bagian dari MSG.
“Kami menyambut baik minat dan aplikasi Papua Barat menjadi bagian dari kelompok MSG tapi kami mendorong mereka untuk bersatu untuk membuat permohonan kepada MSG” kata O’Neill.
“Kami menyambut baik minat dan aplikasi Papua Barat menjadi bagian dari kelompok MSG tapi kami mendorong mereka untuk bersatu untuk membuat permohonan kepada MSG” kata O’Neill.
Para pemimpin MSG juga sepakat bahwa aplikasi tersebut harus
mewakili Melanesia yang tinggal di Indonesia.
Dalam KTT MSG di Noumea tahun lalu, delegasi Indonesia yang
dipimpin Wakil menteri Luar Negeri, Wardhana, mengatakan bangsa Melanesia yang
tinggal di Indonesia tidak hanya di Papua, namun juga di Maluku dan Nusa
Tenggara.
Andy Ayamiseba, perwakilan WPNCL mengkritik keputusan para
pemimpin MSG ini. Menurutnya, pemimpin MSG tidak melihat realitas yang ada di
Papua. Kunjungan MSG awal tahun ini, telah “dibajak” oleh Indonesia, sehingga
delegasi misi MSG tidak bisa bertemu dengan kelompok-kelompok yang memberikan
dukungan kepada WPNCL dalam mengajukan aplikasi keanggotaan MSG.
“”Laporan misi Menteri Luar Negeri MSG benar-benar menyesatkan. Bagaimana mereka bisa menyimpulkan WPNCL tidak mewakili mayoritas (bangsa Papua) padahal mereka tidak pernah bertemu dengan salah satu dari perwakilan masyarakat sipil?” tanya Andy Ayamiseba.
Andy juga mempertanyakan pernyataan pemimpin MSG yang meminta
Papua Barat untuk berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia dalam proses
pengajuan aplikasi keanggotaan MSG, yang menurut O’Neill, terjadi juga pada
Front Pembebasan Kanak (FLNKS).
“FLNKS tidak pernah berkonsultasi dengan pemerintah Perancis untuk menjadi anggota MSG.” kata Andy.
“FLNKS tidak pernah berkonsultasi dengan pemerintah Perancis untuk menjadi anggota MSG.” kata Andy.
Selain itu, kelompok kampanye pembebasan Papua Barat di PNG
mengklaim keputusan para pemimpin MSG ini telah dipengaruhi oleh pemerintah
Indonesia.
“Kebijakan perdagangan bebas antara Indonesia dan PNG, pendirian Akademi Polisi di Fiji dan status observer untuk Indonesia jelas merupakan upaya pengaruh Indonesia di wilayah Melanesia.” kata Fred Mambrasar, anggota kampanye pembebasan Papua Barat di PNG.
“Kebijakan perdagangan bebas antara Indonesia dan PNG, pendirian Akademi Polisi di Fiji dan status observer untuk Indonesia jelas merupakan upaya pengaruh Indonesia di wilayah Melanesia.” kata Fred Mambrasar, anggota kampanye pembebasan Papua Barat di PNG.
Kelompok kampanye ini meminta MSG tetap konsisten dengan
keputusan mereka di Noumea tahun lalu, yakni mengakui hak penentuan nasib
sendiri Bangsa Papua, mengakui adanya pelanggaran HAM di Papua dan mendorong
aplikasi WPNCL sebagai anggota MSG.
Pertemuan para pemimpin MSG ini juga menyimpulkan untuk terus
melakukan dialog dengan Indonesia agar menarik pasukan militernya secara
bertahap dari Papua.
“Kami ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam mencapai itu (penarikan militer dari Papua) karena kami percaya isu-isu hak asasi manusia dapat diatasi melalui dialog daripada konfrontasi,” kata O’Neill.
“Kami ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam mencapai itu (penarikan militer dari Papua) karena kami percaya isu-isu hak asasi manusia dapat diatasi melalui dialog daripada konfrontasi,” kata O’Neill.
Pertemuan para pemimpin MSG ini
dihadiri oleh Ketua MSG, Victor Tutugoro, Perdana Menteri PNG Peter O’Neill,
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo, dan Perdana Menteri
Vanuatu, Joe Natuman. Tidak tampak dalam pertemuan ini, Perdana Menteri Fiji,
Veroque Bainimarama. (Jubi/Victor
Mambor)
Sumber : http://tabloidjubi.com/
0 komentar:
Post a Comment