Kami Desak Tutup PT. Freeport Indonesia dan Seluruh Perusahaan Asing di Papua

Tutup Freeport  dan Seluruh Perusahaan asing, yang merupakan Dalang kejahatan kemanusiaan di Papua ; ”Berikan Kebebasan Dan Hak Penentuan Nasib sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat papua”.

Sejarah Papua  adalah, sejarah yang termanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik Imperialisme Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua melalis Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).

Sebelum proses PEPERA dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia. Maka Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).

Sehingga dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak dalam proses penentuan nasib sendiri, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Selama 32 tahun Papua dalam kontrol rezim militeristik Soeharto, telah banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia terjadi melalui berbagai Operasi Militer yang diterapkan di Papua. Situasi ini tidak berhenti setelah masa reformasi di Indonesia tahun 1998.

Walalupun pergantian rezim terus terjadi hingga Rezim Jokowi - JK tidak disertai perubahan mendasar terhadap sistem di Indonesia. pelanggaran HAM yang di lakukan aparat Militer Indonesia sampai saat ini masih terus terjadi, bukti penembakan yang membabi buta terhadap 5 pelajar di Enrotali Kab. Pania pada; tanggal 8 desember, 2014 lalu oleh TNI-Polri, Penyisran terhadap masyaratakt kampung Utikini, Dan masih banyak lagi berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan Militer Indonesai terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya.

Di tengah situasi teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini, pemerintah Kolonial indonesai dan Imperialisme Amerika Serikat masih terus melakuakan pembahasasan Perpanjangan kontrak karya PT. Freeport tanpa meminta persetujuan dari rakyat papua barat yang memiliki Hak penuh di wilayanya.

Melihat semua kompleksitas semua persoalan di Papua saat ini, dimana tidak ada lagi penggakuan terhadap hak-hak demokratis rakyat Papua.

Maka dengan kehadiran PT.Freepor milik Imperialisme Amreika yang merupakan dalang kejahatan terhdap rakyat papua, Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan sikap kepada Rezim Joko widodo – Jusuf Kala untuk segera :

1.    Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.

2.        Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

3.       Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

Demikian Tuntutan ini kami sampaikan untuk ditindak lanjuti, kami akan terus tuntut hingga semua

 perusahaan  Asing di Papua ditutup.

Terima kasih

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.