SOLIDARITAS
UNTUK PAPUA
( S.U.P
)
“Rezim
SBY-Budiono Harus Bertanggung Jawab Atas Musibah Yang Terjadi
di Kab. Tambrauw, Papua barat.”
 |
| Ilalang Zaman Saat Tampil di Malam Budaya Yang Digelar Oleh SUP |
Serangan
wabah di Kabupaten Tambrauw, Distrik Kwor, Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei,
Sukuwes dan Krisnos ( Propinsi Papua Barat ), baru-baru ini telah merenggut
puluhan nyawa rakyat setempat dan ratusan rakyat lainnya masih dalam keadaan
sakit dan tak berdaya, hingga sebagian meninggal secara beruntun tanpa
memdaptkan pelayanan kesehatan yang semestinya dari pemerintah dan petugas medis.
Serangan
wabah ini sudah terjadi sejak bulan November 2012 dan masih terus berlangsung
hingga saat ini, namun hal ini belum mendapatkan tindakan penangan yang serius
dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan terkesan adanya upaya
pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peristiwa ini, upaya
pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani peristiwa ini,
dipertegas lewat pernyataan pemerintah daerah setempat yang diyatakan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat bahwa peristiwa ini bukanlah suatu Kejadiaan
Luar Biasa, sebab menurut mereka jumlah 15 orang korban meninggal itu dianggap
wajar, dan tidak membenarkan jumlah korban sebanyak 95 orang meninggal dan
ratusan lainnya yang masi dalam keadaan sakit yang telah dirilis oleh LSM.
Sikap
pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peristiwa ini membuktikan
bahwa adanya indikasi Pelanggaran HAM dan Genosida secara sistematis/struktural
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua, adanya indikasi
Pelanggaran HAM dan Genosida ini diperkuat dengan adanya rentetan peristiwa
serupa yang terjadi di beberapa daerah di Papua seperti di Kab. Yahukimo, pada
tahun 2005 dan 2009, tercatat 220 jiwa rakyat Papua meninggal karena lambatnya
sikap tanggap dari pemerintah, hal serupa juga terjadi pada tahun 2008 di Kab.
Dogiyai, dimana akibat terserang wabah muntaber, 239 jiwa rakyat Papua
meninggal dunia.
Alasan
selalu dikeluarkan pemerintah bahwa lokasi desa-desa tersebut sangat terpencil
dan sulit dijangkau juga merupakan alasan sangat klise yang selalu
digunakan sebagai dalih ketiadaan tanggung jawab pemerintah. Bukankah proyek
infrastruktur dalam Otsus dan UP4B dengan dana milyaran rupiah seharusnya
ditujukan untuk menjawab ini? Kenapa tidak ada fasilitas kesehatan di 5 desa
tersebut hingga detik ini? Kenapa justru peningkatan infrastuktur dinikmati
para investor yang difasilitasi negara dengan berbagai jenis kendaraan canggih
yang bisa wara wiri di udara dan darat untuk kepentingan perluasan tambang dan
perampasa tanah?
Melihat
rentetan peristiwa yang terjadi dan untuk menyikapi sikap pembiaran yang terus
dilakukan oleh pemerintah dalam menangani peristiwa ini, maka kami yang
tergabung dalam Solidaritas Untuk Papua ( S.U.P ) menyatakan sikap bahwa, “Rezim SBY-Budiono Harus Bertanggung Jawab Atas
Musibah Yang Terjadi di Kab. Tambrauw, Papua barat.” Dan menuntut :
1. Pemerintah
pusat dan daerah serta dinas kesehatan harus bertanggung jawab atas musibah
yang terjadi di Kab. Tambrau.
2. Tim
kesehatan harus datang ke seluruh desa, dan libatkan masyarakat yang paham
medan serta sudah bekerja untuk membantu para korban.
3. Buka
ruang seluasnya dan segera bentuk tim investigasi independen untuk melakukan
penyelidikan terkait kasus kematian massal serta ketiadaan pelayanan.
4. Kesehatan
gratis dan berkualitas untuk rakyat papua.
5. Cabut
Otsus, UP4B, hentikan pemekaran wilayah, dan alihkan dananya untuk memperbanyak
rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan dan makanan sehat di seluruh Papua.
6. Usut
tuntas kasus pelanggaran HAM di Papua.
7. Hentikan
Kriminalisasi dan Teror Terhadap Aktivis dan Tim Investigasi Independen di Kab.
Tambrauw dan Seluruh Tanah Papua
Sekian
dan Terimakasi.
Yogyakarta, 13 April 2013
Hormat
Kami
Dhedhe
Koordum
0 komentar:
Post a Comment