Kamis, 20/10/2011 19:15 WIB ]
Jakarta - Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang digelar di Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Rabu (19/10/2011), berujung kericuhan. Adanya hasil kongres yang memutuskan untuk membentuk Negara Papua Barat dinilai karena ketidakpuasan masyarakat Papua pada masa Orde Baru.
"Ketika ada Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969), Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia. Namun, pada masa Orde Baru kita harus jujur, orang Papua tidak mendapatkan perlakuan yang baik," kata pengamat politik Papua, Frans Hanai, dalam jumpa pers 'Masyarakat Papua Menolak Negara Federasi Papua Barat' di Warung Daun Jl Raya Cikini, Jakarta, Kamis (20/10/2011).
"Di sana juga penguasaan atas hak hidup tidak seperti di Sumatera atau Kalimantan. Inilah yang menyebabkan orang Papua termarjinalisasi," lanjut dia.
Menurut Frans, ideologi yang berkembang di sebagian masyarakat Papua adalah mereka ingin merdeka karena sejak lama merasa disingkirkan. Undang-undang otonomi khusus yang diberikan kepada Papua tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah di daerahnya.
Frans menyayangkan penangkapan Presiden Papua Barat Forkorus Yaboisembut oleh pihak kepolisian.
"Saya heran adalah kenapa dengan isu separatis ini orang Papua cepat sekali ditangkap karena dianggap perbuatan makar. Seharusnya korupsi lah yang ditangkap karena korupsi adalah bentuk yang paling jahat, lebih jahat dari separatis," kritik Frans.
Frans juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu bersatu agar tidak terjadi perpecahan.
"Negeri ini harus kita cintai bersama. Negara ini harus kita kawal supaya menjaga agar bisa berdiri bersama," tuturnya.
0 komentar:
Post a Comment